PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99
TAHUN 2000

TENTANG KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa untuk meningkatkan
prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta
mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya, dipandang perlu
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan
Pemerintah;

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang‑Undang
Dasar 1945;

2.

Undang‑undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara 3890);

3.

Undang‑undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.

Undang‑undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4014);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192
);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

1.

Ketentuan
Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal
4

Periode
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan
1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah
ini."

2.

Ketentuan
Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal
6

(1)

Kenaikan
pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai
Negeri Sipil yang:

a.

melaksanakan tugas belajar dan
sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional
tertentu; dan

b.

dipekerjakan atau diperbantukan
secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan
yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional
tertentu.

(2)

Kenaikan
pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sepanjang tidak
melampaui pangkat atasan langsungnya."

3.

Ketentuan Pasal 7 diubah,
sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal
7

Kenaikan
pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan
setingkat lebih tinggi apabila:

a.

sekurang‑kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
dan

b.

setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang‑kurangnya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir."

4.

Ketentuan
Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal
8

Kenaikan
pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai
dengan:

a.

Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda
Tamat Belajar Sekolah Dasar;

b.

Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

c.

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat
Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat
Pertama;

d.

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan
Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat
Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma
II;

e.

Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah
Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda,
Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat;

f.

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah
Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;

g.

Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter,
Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang
setara;

h.

Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor
(S3)."

5.

Ketentuan
Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 9

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang:

a.

menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional
tertentu;

b.

menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden;

c.

menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;

d.

menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
negara;

e.

diangkat menjadi pejabat negara;

f.

memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

g.

melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan
struktural atau jabatan fungsional tertentu;

h.

telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
dan

i.

dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi
induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan
persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu."

6.

Ketentuan Pasal 11 dihapus.

7.

Ketentuan Pasal 12
diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan
pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang
ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih
tinggi, apabila:

a.

telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang
dimilikinya;

b.

sekurang‑kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural
yang didudukinya; dan

c.

setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang‑kurangnya bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir."

8.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal
18

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh:

a.

Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan
ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang
I/c;

b.

Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I,
golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur
Muda, golongan ruang II/a;

c.

Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar
Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang
II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang II/b;

d.

Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan
masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah,
dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang
II/c;

e.

Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat
Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;

f.

Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau
Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b;

g.

Ijazah Doktor (S3) dan
masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah,
dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang
III/c.

(2)

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
diberikan apabila:

a.

diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan
pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang
diperoleh;

b.

sekurang‑kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat
terakhir;

c.

setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang‑kurangnya bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d.

memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki
jabatan fungsional tertentu; dan

e.

lulus ujian penyesuaian
kenaikan pangkat."

9.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 20

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar apabila telah
lulus dan memperoleh:

a.

Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II,
dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan
pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang
II/b;

b.

Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan
masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah,
dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang
II/c;

c.

Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat
Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya
menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;

d.

Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau
Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b;

e.

Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata,
golongan ruang III/c.

(2)

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan
apabila:

a.

sekurang‑kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
dan

b.

setiap unsur penilaian
prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir."

10.

Ketentuan Pasal 27
diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal
27

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat
diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi,
apabila:

a.

memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
selama:

1)

sekurang‑kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan
sekurang‑kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat
terakhir;

2)

sekurang‑kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan
sekurang‑kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat
terakhir;

3)

sekurang‑kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan
sekurang‑kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhir.

b.

setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang‑kurangnya bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c.

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai
berlaku:

a.

tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal
dunia;

b.

tanggal 1 (satu) pada bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun."

11.

Ketentuan Pasal 29
diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 29

Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan
dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua
jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan
kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28."

12.

Ketentuan Pasal 32
diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 32

Dikecualikan dari ujian dinas, bagi Pegawai Negeri Sipil
yang:

a.

akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi
kerja yang luar biasa baiknya;

b.

akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru
yang bermanfaat bagi negara;

c.

diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:

1)

mencapai batas usia pensiun;

2)

dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam
semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.

d.

telah memperoleh:

1)

Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat
I;

2)

Ijazah Dokter, Ijazah
Apoteker, Magister (S2), dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3),
untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II."

13.

Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:

"Pasal 36

Kenaikan pangkat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang‑undangan yang berlaku, dinyatakan tetap
berlaku."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di
Jakarta

pada tanggal 17 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di
Jakarta

pada
tanggal 17
April
2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

BAMBANG
KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan
aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

I.

UMUM

Kenaikan pangkat
adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu,
kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai
Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan
pengabdiannya.

Untuk dapat lebih
meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil
kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan
penghargaannya, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu diubah sesuai
dengan prinsip pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem
prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja.

II.

PASAL DEMI
PASAL

Pasal
I

Pasal
4

Cukup
jelas

Pasal
6

Ayat
(1)

Huruf
a

Pegawai Negeri
Sipil yang mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih, oleh
sebab itu selama melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan harus dibina kenaikan pangkatnya.

Huruf
b

Pegawai Negeri
Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan berdasarkan ketentuan
Pasal ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau
diperbantukan secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi
profesi, negara sahabat, atau badan internasional dan badan swasta
yang ditentukan.

Kenaikan
pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dibatasi
sebanyak‑banyaknya 3 (tiga) kali selama dalam
penugasan/perbantuan.

Ayat
(2)

Cukup
jelas

Pasal
7

Cukup
jelas

Pasal
8

Huruf a sampai
dengan huruf f

Cukup
jelas

Huruf
g

Yang dimaksud
dengan ijazah lain yang setara adalah ijazah yang dikeluarkan oleh
Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah
dokter, ijazah apoteker dan ijazah Magister (S2), yang penetapan
kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan nasional.

Penjelasan ini
berlaku selanjutnya untuk pengertian yang sama dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Huruf
h

Cukup
jelas

Pasal
9

Cukup
jelas

Pasal
11

Cukup
jelas

Pasal
12

Cukup
jelas

Pasal
18

Ayat
(1)

Yang dimaksud
dengan memperoleh dalam ketentuan ini, termasuk bagi Pegawai Negeri
Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang
diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi calon Pegawai
Negeri Sipil.

Ayat
(2)

Cukup
jelas

Pasal
20

Ayat
(1)

Cukup
jelas

Ayat
(2)

Cukup
jelas

Pasal
27

Ayat
(1)

Cukup
jelas

Ayat
(2)

Cukup
jelas

Pasal
29

Cukup
jelas

Pasal
32

Cukup
jelas

Pasal
36

Cukup
jelas

Pasal
II

Cukup
jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4193